Daging Impor dari Negara Non-Muslim Halal atau Tidak?

Halalan.ID – Pertanyaan ini muncul tiap kali kamu berdiri di depan rak daging beku bertuliskan nama negara asing, atau saat mau makan di negara yang muslimnya sedikit. Jawabannya ada dua lapis, dan dua-duanya perlu kamu tahu karena yang satu soal fikih, yang satu lagi soal aturan di Indonesia.

Jawaban langsung: secara fikih, sembelihan ahli kitab — Yahudi dan Nasrani — dibolehkan, dan ulama ijma’ soal itu berdasarkan QS al-Maidah ayat 5. Tapi Indonesia tidak memakai jalur itu untuk daging impor. Di sini patokannya sertifikat halal, bukan agama penyembelihnya. Artikel ini membahas keduanya, termasuk kenapa lembaga sertifikasi halal di luar negeri justru memilih jalan yang lebih ketat daripada yang dibolehkan fikih.

Dasarnya QS al-Maidah Ayat 5

Ayatnya berbunyi, “…Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka…” Kata tha’am di situ ditafsirkan dalam Tafsir Jalalayn sebagai dzabaih, sembelihan.

Menurut uraian NU Online, Imam Al-Qurthubi mengutip Imam at-Thabari bahwa ulama telah ijma’ soal kebolehan sembelihan ahli kitab, dan Ibnu Rusyd mencatat hal yang sama dalam Bidayatul Mujtahid. Jadi perdebatannya bukan di titik itu.

Yang Diperdebatkan: Siapa yang Disebut Ahli Kitab

Di sinilah mazhab berbeda jalan. Kalangan Hanafiyah membaca ayat itu sebagai siapa pun yang mengimani ajaran Taurat dan Injil, jadi Yahudi dan Nasrani dari bangsa mana pun masuk. Pengikut Imam Malik kurang lebih sama, tanpa perincian soal bangsa atau nasab. Pengikut Ahmad bin Hanbal juga serupa, dan Ibnu Taimiyah menilai bahwa perincian golongan ahli kitab itu justru muncul di era belakangan, bukan di masa Nabi.

Imam asy-Syafi’i jauh lebih sempit. Beliau merujuk antara lain pada perkataan Sayyidina Ali yang melarang memakan sembelihan kaum Nasrani Bani Taghlib, dengan alasan mereka tidak menjalankan ajaran agamanya kecuali pantangan minum khamar. Ada juga atsar dari Sayyidina Umar yang menyebut Nasrani Arab bukan ahli kitab. Hasilnya, dalam pandangan ini ahli kitab menyempit jadi pengikut Yahudi dan Nasrani dari Bani Israil yang ajarannya belum berubah.

Satu perbedaan lagi lebih mendasar: apakah menyembelih itu ibadah yang menuntut niat? Kalau iya, Ibnu Rusyd mencatat, penyembelihan oleh non-muslim jadi tidak sah. Itu sebabnya perdebatan ini tidak pernah benar-benar selesai.

Syaratnya Tidak Hilang Gara-Gara Penyembelihnya Ahli Kitab

Kebolehan tadi bukan pengecualian menyeluruh. Syarat penyembelihan tetap ditinjau dari penyembelihnya, alat dan tempatnya, cara dan praktik menyembelihnya. Hewannya juga harus halal secara zat, dan sembelihannya tidak boleh ditujukan untuk ritus yang mengarah pada kesyirikan.

Artinya satu syarat yang paling awal tetap berlaku: hewan yang disembelih memang hewan yang boleh dimakan. Soal itu sudah ada daftar hewan haram beserta patokannya. Soal tahap pemingsanan sebelum pisau masuk — yang wajib untuk sapi impor di banyak rumah potong — sudah dibahas di artikel stunning sebelum disembelih.

Lembaga Halal di Luar Negeri Malah Lebih Ketat

Ini bagian yang sering mengejutkan. Fikih membuka pintu untuk sembelihan ahli kitab, tapi banyak lembaga sertifikasi halal di negara-negara minoritas muslim tidak memakai pintu itu.

NU Online mengutip catatan KH Ali Mustafa Yaqub dalam Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Kosmetika dan Obat-obatan: lembaga sertifikasi halal di sejumlah negara mensyaratkan penyembelihnya seorang muslim, dari latar belakang mazhab apa pun. Alasannya menjauhi ikhtilaf sekaligus memberi jaminan yang lebih pasti bagi konsumen muslim.

Jadi kalau sebuah produk daging dari luar negeri sudah bersertifikat halal, kemungkinan besar pertanyaan ahli kitab tadi tidak lagi relevan untuk produk itu — penyembelihnya memang muslim.

Aturan Indonesia Memakai Patokan yang Lain

Untuk daging dan produk impor yang beredar di Indonesia, patokannya bukan fikih ahli kitab, melainkan dokumen. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal.

Pasal 47 undang-undang yang sama mengatur jalan pintasnya: produk halal luar negeri tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya sepanjang sertifikatnya diterbitkan lembaga halal luar negeri yang sudah menjalin kerja sama saling pengakuan dengan BPJPH. Sertifikat itu tetap wajib diregistrasi sebelum produknya diedarkan. Menurut BPJPH, menu registrasinya dibuka di Sihalal sejak 15 Juli 2024, dan prosedurnya diatur Keputusan Kepala BPJPH Nomor 90 Tahun 2023. Kalau negara asalnya tidak punya lembaga halal yang diakui, sertifikasinya dilakukan BPJPH sendiri.

Soal tenggatnya, PP Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 160 ayat (3) menyebut kewajiban bersertifikat halal untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan asal luar negeri ditetapkan oleh Menteri paling lambat 17 Oktober 2026, setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan. Rincian penahapan lainnya sudah kami bahas di artikel soal aturan UMK dan produk impor wajib halal.

Apa yang Bisa Kamu Lakukan di Depan Rak

Buat pembeli, kesimpulannya praktis. Jangan menebak dari negara asal, dan jangan pula menebak dari tulisan tanpa babi di kemasan. Yang bisa diperiksa cuma satu: ada tidaknya sertifikat halal yang terdaftar, dan itu bisa kamu cek sendiri lewat laman resmi BPJPH.

Kalau sedang berada di negara yang muslimnya sedikit dan tidak ada sertifikat apa pun, barulah pembahasan ahli kitab di atas jadi relevan, dan jawabannya tergantung pendapat mana yang kamu ikuti. Itu ruang ijtihad yang memang terbuka, bukan celah yang dibuat-buat.

Kesimpulan

Dua pertanyaan, dua jawaban. Secara fikih, sembelihan ahli kitab dibolehkan dan ulama sepakat soal itu; yang diperselisihkan adalah siapa yang masuk kategorinya, dan perselisihan itu nyata serta belum selesai. Secara aturan, Indonesia tidak menempuh jalur itu sama sekali untuk produk impor — yang dipakai sertifikat halal dan registrasinya di BPJPH. Praktisnya, daging impor bersertifikat halal aman kamu beli, daging impor tanpa sertifikat bukan otomatis haram tapi memang tidak terjamin, dan menilainya dari nama negara saja tidak pernah cukup.

FAQ

Q1: Daging dari Australia atau Brasil otomatis halal?
Tidak otomatis. Yang menentukan sertifikat halal produknya, bukan negaranya. Banyak rumah potong di negara-negara itu bersertifikat halal, tapi tidak semuanya.

Q2: Kalau penyembelihnya Nasrani, dagingnya halal?
Menurut mayoritas mazhab boleh, selama hewannya halal dan cara sembelihnya benar. Mazhab Syafi’i membatasi lebih ketat soal siapa yang dihitung ahli kitab. Untuk produk yang beredar di Indonesia, pertanyaannya tidak sampai ke situ karena patokannya sertifikat.

Q3: Produk impor yang sudah punya sertifikat halal negara lain perlu disertifikasi ulang?
Tidak, sepanjang lembaga penerbitnya sudah punya kerja sama saling pengakuan dengan BPJPH. Sertifikatnya cukup diregistrasi lewat Sihalal sebelum produknya diedarkan.

Q4: Bagaimana kalau kamu tinggal di negara tanpa sertifikasi halal sama sekali?
Di situ pembahasan ahli kitab jadi pegangan, dan sebagian muslim memilih daging dari toko halal atau membatasi diri pada seafood dan nabati. Keduanya pilihan yang punya dasar.

Pernah ragu saat belanja daging impor, atau saat makan di luar negeri? Ceritakan di kolom komentar, dan bagikan artikel ini ke teman yang sedang merantau.

Foto: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine / Wikimedia Commons, CC0, diberi teks judul oleh Halalan.id. Grafik: Halalan.id.

Redaksi

Berusaha membantu pembaca untuk mendapatkan rujukan terpercaya dalam mengarungi kehidupan sehari-hari secara Islami.

Bagaimana kami memeriksa status halal dan izin edar produk: baca Metodologi Verifikasi & Kebijakan Koreksi Halalan.id.